Mahkamah Agung

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Artikel ini bagian dari seri Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Undang Undang Dasar 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah

Presiden Kementerian Negara Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet Lembaga Pemerintah Non Departemen Kejaksaan Badan Ekstra Struktural Badan Independen Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara RI Perwakilan RI di Luar Negeri

Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial

Badan Pemeriksa Keuangan

Lihat pula: Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Agung beralih ke halaman ini. Artikel ini mengenai Mahkamah Agung di negara Indonesia. Untuk artikel mengenai lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara, lihat Mahkamah Tinggi.

Mahkamah Agung adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 (Perubahan Ketiga), kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Daftar isi 1 Kewajiban dan Wewenang 2 Ketua Mahkamah Agung 3 Hakim Agung 4 Lihat pula 5 Pranala luar

[sunting] Kewajiban dan Wewenang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang MA adaah:

• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
• Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
• Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi

[sunting] Ketua Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.

[sunting] Hakim Agung

Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung (paling banyak 60 orang). Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi.

Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

[sunting] Lihat pula

• Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

[sunting] Pranala luar

• (id) Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Mahkamah Agung | Mahkamah Konstitusi Peradilan Umum: Pengadilan Negeri | Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tata Usaha Negara | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Peradilan Agama: Pengadilan Agama | Pengadilan Tinggi Agama Peradilan Militer: Pengadilan Militer | Pengadilan Militer Tinggi | Pengadilan Militer Utama Peradilan Pajak Lihat pula: Komisi Yudisial