Muhammad Jusuf Kalla

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Muhammad Jusuf Kalla (lahir di Wattampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942) adalah orang Makassar dan pengusaha dengan bendera Kalla Group. Bisnis tersebut meliputi berbagai jaringan di beberapa bidang. Ia juga Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini.

Anak pasangan pengusaha sukses Haji Kalla dan Athirah, M. Jusuf Kalla menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN.

Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla mengundurkan diri sebagai Menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis M. Jusuf Kalla juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia juga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004.

Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla juga menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Hingga kini Jusuf Kalla yang di Makassar disapa dengan Daeng Ucu ini masih menjabat Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Alumni Universitas Hasanuddin, setelah terpilih kembali pada musyawarah September 2006.

Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat. Itu merupakan salah satu organisasi Golkar yang mayoritas anggotanya bergelar master, doktor, bahkan profesor. Sebagain besar mereka adalah cendekiawan, pejabat publik, dan pengamat. Ada yang tercatat masih bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan CIDES. Bahkan, ada yang berstatus pejabat publik, pegawai negeri sipil, hingga pensiunan jenderal.

Di posisi anggota Dewan Pakar yang dipimpin mantan Menteri Perhubungan Haryanto Dhanutirto terdapat nama seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution, Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, Staf Khusus Wakil Presiden Moh Abduh, serta Kepala Badan Pengatur Hilir Migas Tubagus Haryono. Bahkan, tercatat nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.

Adapun sejumlah pengamat komunikasi, hukum, politik, ekonomi, dan pasar modal adalah Pradjoto, Umar Juoro, Indira Samego, Tjipta Lesmana, dan Dandosi Matram. Selain, nama mantan Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Syaifuddin Hassan dan Tri Hanurita (anak perempuan konglomerat Sudwikatmono).

[sunting] Pendidikan

• Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1967)
• The European Institute of Business Administration, Perancis (1977)