Wacana pembentukan provinsi baru di Indonesia
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Selain 33 provinsi yang telah ada saat ini, ada beberapa rencana dan aspirasi akan didirikannya beberapa provinsi baru di Indonesia.
Mereka adalah:
- Irian Jaya Tengah
- Irian Jaya Timur
- Daerah Istimewa Surakarta
- Madura
- Kalimantan Utara
- Flores
- Tapanuli
- Maluku Tengah
- Maluku Selatan
- Nusa Tenggara Tengah
- Sulawesi Timur
- Banyumas
- Aceh Leuser Antara
- Aceh Barat Selatan
- Samudera Pasai Raya
- Sumatera Timur
- Barito Raya
- Luwu Raya
- Bima
- Ketapang
- Kotawaringin Raya
Pemerintah Papua belakangan berencana memekarkan wilayahnya menjadi beberapa provinsi lagi, yakni
- Irian Jaya Tengah
- Irian Jaya Timur
- Irian Jaya Selatan, dan
- Pegunungan Tengah
Daftar isi |
[sunting] Wilayah yang tercakup
[sunting] Sumatra Timur
Langkat, Binjai, Medan, Karo, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu.
[sunting] Samudera Pasai Raya
Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Bireuen
[sunting] Aceh Barat Selatan
Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Simeulue.
[sunting] Aceh Leuser Antara
Masyarakat di sekitar Taman Nasional Leuser menginginkan pembentukan provinsi tersendiri. Di antaranya Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues dan Bener Meriah.
[sunting] Barito Raya
Provinsi Barito Raya didukung masyarakat sepanjang sungai Barito yaitu Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya dan Barito Kuala. Selain Barito Kuala yang masuk propinsi Kalimantan Selatan, yang lainnya termasuk Kalimantan Tengah.
[sunting] Kotawaringin Raya
Provinsi Kotawaringin Raya didukung oleh masyarakat bekas swapraja Kotawaringin (bekas wilayah Kesultanan Kotawaringin) di Kalimantan Tengah yang wilayahnya meliputi Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Lamandau, Seruyan dan Katingan. Selain itu juga akan memasukan wilayah kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat yang merupakan bekas wilayah Kerajaan Sukadana.
PROVINSI CIREBON ATAU PROVINSI GUNUNG JATI PROVINSI CIREBON TERDIRI DARI KABUPATEN MAJALENGKA, KABUPATEN INDRAMAYU, KABUPATEN KUNINGAN, KABUPATEN CIREBON, DAN KOTA CIREBON.Empat kabupaten dan 1 Kota ini terletak di pantai utara atau Pantura (Pesisir Cirebon) Provinsi Jawa barat. Provinsi ini akan terdiri dari 7 Kabupaten dan 1 Kota dengan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur. Alasan ppembentukam provinsi Cirebon adalah untuk mempersingkat atau memperpendek jarak atau rentang kendali pemerintahan dan lebih memakmurkan masyarakat di pantura cirebon dan di sekitar Gunung Ciremai serta memajukan budaya daerag setempat. SEmoga provinsi Cirebon segera terbentuk.
[sunting] Kalimantan Utara (Bulungan Raya)
Provinsi Bulungan Raya didukung oleh masyarakat bekas swapraja Bulungan (bekas wilayah Kesultanan Bulungan) di Kalimantan Timur yang wilayahnya meliputi Bulungan, Malinau, Nunukan, Tarakan dan sedang berjuang membentuk kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang mencakup enam kecamatan yaitu Sesayap, sesayap Ulu dan Tana Lia (Kab. Bulungan) serta Sembakung, Lumbis dan Sebuku (Kab. Nunukan). Jika kabupaten Berau, bekas wilayah swapraja Berau (bekas Kerajaan Gunung Tabur dan Kerajaan Sambaliung) jadi ikut bergabung maka akan membentuk Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA).
[sunting] Flores
|
|
Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia |
Sejak dua tahun lalu, wacana pembentukan Propinsi Flores, sebagai pemekaran dari Propinsi NTT, menghangat. Wacana ini mendapat bentuknya melalui Komite Perjuangan Pembentukan Propinsi Flores (KP3F) yang dibentuk di enam kabupaten di Flores dan Lembata. KP3F dibentuk, terutama untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengakomodir berbagai aspirasi tentang pembentukan propinsi itu.
Bagi para pencetus, pembentukan Propinsi Flores sudah saatnya dilakukan. Hampir sama dengan motivasi pembentukan kabupaten-kabupaten baru, pembentukan Propinsi Flores dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Dengan membentuk propinsi sendiri, para pejabat di Flores tidak harus menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tingkat propinsi di Kupang. Mereka cukup menggunakan mobil untuk datang ke ibukota Propinsi Flores yang akan disepakati nantinya, biaya-biaya perjalanan akan lebih hemat. Hal ini sangat berbeda jauh ketika setiap pejabat dari Flores harus datang ke Kupang. Hal ini pun sangat berpengaruh terhadap jumlah kesempatan setiap pejabat berada di daerahnya untuk melayani kepentingan masyarakat.
Lebih meyakinkan lagi, para pencetus mengungkapkan bahwa pembentukan Propinsi Flores bukanlah gagasan baru, yang lahir di era reformasi. Gagasan ini sudah muncul sejak pembentukan Propinsi NTT pada tahun 1959 yang terus diperjuangan hingga akhir era 1960-an. Namun gagasan itu seperti terkubur pada era Orde Baru yang mempraktekkan pemerintahan sentralistik.
Oleh karena itu, para pencetus sangat yakin gagasan ini akan segera terealisir. Keyakinan ini lahir dari kenyataan saat ini, di mana kebebasan untuk menyatakan pendapat dan aspirasi, sangat dijunjung tinggi. Yang patut diusahakan, bagaimana perjuangan itu mematuhi koridor dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya, dengan membentuk Komite Perjuangan Pembentukan Propinsi Flores (KP3F), mulai dari kabupaten hingga pusat di Jakarta.
Akan tetapi informasi dari Ketua FP3FL Jakarta, Anton Enga Tifaona dalam dialog dengan anggota legislatif, eksekutif dan masyarakat Kabupaten Lembata pada tanggal 13 Oktober 2002 lalu, membuat kita sejenak menarik nafas. Menurut Tifaona, pembentukan Propinsi Flores belum bisa dilakukan dalam tahun ini. Kemungkinan untuk pembentukan Propinsi Flores baru terbuka kembali setelah pelaksanaan pemilu 2004 mendatang. Ini terjadi karena rekomendasi pembentukan Propinsi Flores ini belum masuk ke Komisi II DPR RI, sementara pendaftaran pemekaran wilayah propinsi dan kabupaten/kota ditutup pada tanggal 31 Oktober 2002.
[sunting] Banyumas
Calon Propinsi ini meliputi 9 Daerah Tingkat II yaitu 8 Kabupaten dan 1 Kotamadya yaitu Kodya Tegal. Pada awal usulan pembentukan Propinsi ini hanya meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Banyumas dan Cilacap tetapi selanjutnya banyak usulan yang ingin menyertakan juga 3 Kabupaten wilayah utara yaitu Kabupaten Brebes, Tegal dan Pemalang. Usulan untuk calon Ibukota Propinsi adalah kota Tegal atau Cilacap. Kota Purwokerto juga diusulkan oleh beberapa kalangan tetapi menurut para Sesepuh, kota Purwokerto lebih pas untuk dijadikan kota pelajar sekaligus kota wisata.
[sunting] Kabupaten-Kabupaten
8 Kabupaten di Propinsi Banyumas: 1. Brebes 2. Tegal 3. Pemalang 4. Banjarnegara 5. Purbalingga 6. Kebumen 7. Banyumas dan 8. Cilacap
[sunting] Wilayah
Luas wilayah: 1.015.000 Ha atau 31,19 % dari luas Jawa Tengah sekarang.
[sunting] Penduduk
Jumlah penduduk calon Propinsi ini ± 9.713.000 jiwa atau 32,48 % dari Jawa Tengah. Terletak disebelah barat provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Barat.
[sunting] Kepadatan Penduduk
Tingkat kepadatan penduduk ± 1.003 per Km2.
[sunting] Pranala luar
LUWU RAYA
Gema Luwu Raya, sejarah panjang perjalanan, dan keinginan rakyat dan politik di Luwu membentuk satu provinsi tersendiri dan atau sejenisnya sudah bermula sejak puluhan tahun lalu. Ketika masih hidup raja (Datu atau Pajung’e Ri Luwu), Andi Djemma’, beliau pernah menemui Presiden R.I, Ir Soekarno pada tahun 1958. Beliau meminta kepada presiden R.I satu Pemerintahan Daerah Istimewa di Luwu. Alasannya karena raja dan rakyat Luwu, sepenuhnya mendukung proklamasi kemerdekaan R.I, tanggal 17 Agustus 1945 dan malah pada tanggal 18 Agustus 1945, beliau membentuk ‘Gerakan Sukarno Muda’ yang dipimpin langsung oleh beliau; selain itu, beliau memimpin rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1946 melawan tentara Sekutu yang diboncengi oleh NICA di kota Palopo. Karena kekuatan tidak seimbang, hingga beliua terpaksa meninggalkan istana bersama permaisyurinya, memimpin rakyatnya bergerilya didalam wilayah kerajaannya, hingga tertangkap oleh tentara NICA dan dibuang ke Ternate. Atas jaza-jaza beliau ini, beliau telah dianugrahi Bintang Gerilya tertanggal 10 November 1958, dengan nomor 36.822 yang ditanda tangani olwh Presiden Sukarno. Permintaan dari beliau direstui oleh Presiden Sukarno, namun Daerah Istimewa yang dijanjikan dimaksud tidak pernah terwujud dalam kenyataan, sebagai mana diharapkan beliau, karena saat itu di Luwu, sementara bergejolak pemberontakan DI/TII yang dipimpin lansung oleh Abdul Kahhar Mudzakkar. Hingga Datu Andi Jemma wafat pada tanggal 23 Feberuari 1965 cita-citanya belum terwujud.
Selanjutnya pada tahun 1963 kembali Panitia Pembentukan Daerah Tingkat I Luwu terbentuk, saat itu diketuai oleh Abdul Rachman Yahya BA, dengan anggotanya masing-masing Abu Daeng Masalle, Rasad Munir, Jaksa Baso dan Tondongan, karena juga alasan keamanan didaerah Luwu masih belum pulih usaha ini lagi-lagi mengalami kegagalan disebabkan, karen Penguasa Militer waktu itu di Makassar adalah Solihin GP selaku Pangdam Hasanuddin dan Gubernur Andi Arifai, melakukan politik adu domba diantara para bangsawan Luwu, sehingga Andi Attas dan Andi Bintang berpihak kepada Penguasa Militer. Maka pupuslah harapan untuk lahirnya Daerah Tingkat I Luwu. Para Panitia Perjuangan pembentukan provinsi Luwu ini, semua dikorbankan, dengan jalan dimutasikan keluar Tana Luwu, sampai ada yang diancam akan dipindahkan ke Irian Jaya (sekarang Papua).
Kemudian pada tahun 1967, kembali Bupati Luwu yang dijabat pada waktu itu oleh Andi Rompegading bersama dengan Ketua DPRD-Gotong Royong Daerah Tingkat II Luwu Andi Pali, menggaungkan Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Luwu. Sebelum jauh melangka juga mengalami nasib sama; beliau diberhentikan menjadi Bupati di Kabupaten Luwu; malah ditarik dari Palopo ke Makassar dan Andi Pali juga diturunkan dari jabatannya selaku ketua DPRD dan diganti oleh bangsawan lain yang pro kepada penguasa meliter. Jadi terjadi nasib sama, provinsi Luwu belum kunjung datang.
Pada tahun 1999, sejalan dengan arah pembaharuan 'era-reformasi', angin reformasi berembus jadi angin turutan menyebabkan Andi Kaso Pangerang memulai kembali satu gerakan lanjutan dambakan terpendam dari keinginan rakyat Luwu kearah pembentukan provinsi Luwu. Beliau sendiri mengetuai Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu ini, juga mendapat tatangan dari pihak panitia Pemekaran Kabupaten Luwu Utara, Perjuangan Provinsi Luwu menjadi korban, dikorbankan dari semacam barter lahirnya Kabupaten Luwu Utara disatu pihak dengan terkuburnya usaha pembentukan Provinsi Luwu dilain pihak.
Tahun 2001 bangkit lagi satu panitia perjuangan Provinsi Luwu yang di pelopori oleh dua tokoh cendekiawan asal tanah Luwu: Prof Dr H. M. Iskandar dan Prof Dr Mansyur Ramli, untuk tampil menghidupkan Pembentukan Provinsi Luwu, kembali tumbang sebelum tegak, layu sebelum berkembang. Terhambat dengan adanya pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara untuk Luwu Timur dan Peningkatan Status Kota administratif Palopo yang sejak tahun 1986 menjadi Kota otonom. Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu kandas lagi untuk kesekian kalinya. Diduga, karena adanya komitment Andi Hasan Opu To Hatta dengan H.M.Amin Syam selaku ketua Golkar Provinsi yang kini menjadi (gubernur Sulsel) dengan adanya Pemekaran Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Luwu harus dikubur.
Sejak bulan Pebruari 2004, satu panitia kordinasi yang diketua oleh Rakhmat Sujono SH, beliau terpilih menjadi ketua Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Luwu. Dalam perjuanganya, Bakor (badan kordinasi) yang dipimpin beliau akan melakukan kordinasi dan mengambil inisiatif seperlunya untuk mendesak dua DPRD Luwu Utara dan Luwu Timur yang belum mau menandatangani rekomensi tanda persetuannya untuk membentuk provinsi Luwu. Dimana Kota Palopo dan Kapaten Luwu sudah menandatangani rekomendasi persetujuan dimaksud.
Pada tahun 1999, berlaku Peraturan Pemerintah (PP 129 tahun 1999) mensyaratkan hanya 3 Kabupaten/kota saja dapat membentuk satu provinsi, tetapi dengan UU No.32 tahun 2005 yang berlaku sekarang, telah mensyaratkan 5 kabupaten/kota.
Persoalan yang muncul dan dihadapi Panitia Perjuangan pembentukan provinsi Luwu Raya dalam hal ini, adalah tekanan Gubernur Sulsel H.M.Amin Syam yang tidak menyetujui Pembentukan Provinsi Luwu. Kepada seluruh Bupati/walikota se tana Luwu ditandaskan hal ini. Sehingga tidak ada diantara mereka berani mengambil langka lebih jauh tentang Provinsi Luwu. Terlebih lagi Ketua DPRD Luwu Utara dan Ketua DPRD Luwu Timur.
Persoalan lain adalah pro-kontra tentang masuk atau tidaknya Kabupaten Tana Toraja dalam bingkai Perjuangan Provinsi Luwu. Untuk menyelahi pro kontra ini Bupati Luwu Drs H. Basmin Mattayang mencanangkan Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, yang terdiri dari Walenrang & Lamasi. Untuk mewujudkan hal itu, H. Basmin Mattayang memekarkan dari 2 kecamatan tersebut diatas menjadi 6 kecamatan, diharapkan Kabupaten Luwu Tengah akan terbentuk paling lambat tahun 2010.
Perjuangan Provinsi Luwu menurut pihak panitia, dimasa mendatang ada ditangan Andi Hasan Opu To Hatta selaku ketua DPRD Luwu Timur, yang tampa menyadari perjalanan masa dan waktu tidak akan berputar balik dari peredaranya. Dan atau hanya dengan manuver politik, masih menghendaki Daerah Istimewa Luwu. Berdasarkan UU no 32 tahun 2005 tidak mengatur tentang tata cara mengenai pembentukan Daerah Istimewa, Undang-Undang ini hanya mengatur pembentukan provinsi.
